Jika kita menggunakan mesin waktu lalu kembali ke tahun 2002, momen di saat lepasnya Indosat sebagai salah satu BUMN bangsa ini, kita tidak akan menemukan pernyataan resmi pemerintah saat itu berkata bahwa Indosat dijual. Bahasa yg digunakan dapat dipastikan menggunakan bahasa yg pada tahun tersebut belum menjadi bahasa orang awam, yakni divestasi saham.
Ditambah lagi bumbu kalimat penguat bahwa, nilai divestasi ini tidak signifikan, hanya sebesar USD 627 juta (kurs saat itu jadi sekitar Rp 5,7 trilyun), artinya cuma 1,6% saja. Artinya jika Indonesia mau hemat dikit, bisa mudah dibeli lagi.
Kenyataannya?
Kalimat 'penjualan Indosat' baru muncul 2-3 tahun setelahnya dan atau di saat Presiden Megawati tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Di saat masyarakat sadar bahwa Indosat sudah bukan BUMN lagi dan saham mayoritasnya sudah menjadi milik asing.
Hal ini juga sama. Tidak mungkin pemerintah sekarang ini serta media mainstream berkata secara resmi bahwa beberapa BUMN sudah digadaikan. Dipastikan akan menggunakan pola bahasa yg ambigu. Entah itu menggunakan bahasa penandatanganan kerja sama pinjaman, investasi dan 1001 istilah untuk menyamarkan.
Kapan disadari oleh masyarakat awam? Entahlah. Yg pasti, jika rezim ini sudah brrakhir, baru akan terkuak makna dibalik kata-kata indahnya.
Sama seperti pada saat kampanye lalu di saat berbagai 'fakta yg akan datang' dilontarkan.
Banyak yg menganggapnya black campaign, fitnah, hoax dan lainnya. Tapi coba perhatikan sekarang, yg ramai dibilang fitnah itu lambat laun malah jadi sebuah kenyataan.
Tegarlah menyerukan kewaspadaan akan langkah rezim sekarang ini dalam mengambil setiap kebijakan. Mereka akan mengatakan bahwa kita penebar kebencian, merusak persatuan, dan sejuta istilah lainnya. Yg kenyataannya hanyalah langkah mereka untuk membuat kita diam membungkam.
Kita memang posesif kepada segala langkah rezim pemerintahan ini, karena kita sudah mencium kecurigaan dan ketidakbenaran.
